PARAPUANG.com, Makassar – Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Rachmatika Dewi, menerima aspirasi dari Tim Advokasi Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sulsel, Jumat, 15 Agustus 2025 di depan kantor DPRD Sulsel.
Ia ditemani beberapa Anggota DPRD Sulsel diantaranya, Wakil Ketua Komisi C Fadel Muhammad Taufan, Irfan AB, Fhireno Sakti Bassang dan Andi Saiful Misbah.
Aspirasi tersebut langsung diterima usai Andi Rachmatika Dewi memimpin rapat paripurna, sebagai bentuk respons cepat terhadap laporan masyarakat.
Pertemuan itu membahas dugaan perbuatan melawan hukum yang melibatkan Badan Gizi Nasional (BGN) Regional IX, mulai dari indikasi penipuan, praktik monopoli, hingga gratifikasi.
Dugaan pelanggaran tersebut berdampak serius pada penolakan atau pemutusan sepihak terhadap sekitar 40 titik bangunan Dapur MBG di berbagai daerah di Sulawesi Selatan.
Padahal, fasilitas dapur itu telah siap beroperasi untuk mendukung layanan gizi masyarakat.
Tim Advokasi HMI Sulsel, Rafli Tanda menilai langkah BGN mencederai program pemerintah dalam meningkatkan gizi anak bangsa.
“Ini mencederai program mulia Presiden Prabowo untuk memperbaiki gizi anak-anak Indonesia, jangan sampai ulah oknum di BGN mengorbankan masyarakat yang sudah berjuang,” tegas Rafli Tanda.
Menurutnya, di Sulawesi Selatan terdapat sedikitnya 40 dapur MBG yang sudah siap beroperasi namun ditolak, sementara dapur baru yang belum memenuhi syarat justru diloloskan.
Akibatnya, masyarakat mengalami kerugian hingga puluhan miliar rupiah.
“Ini tidak adil, yang sudah berjuang justru disingkirkan, sementara yang baru bangun dapur malah diterima. Kami mohon ada keadilan bagi masyarakat,” tambahnya dengan nada emosional.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi, berjanji akan menindaklanjuti aspirasi itu sesuai mekanisme yang berlaku.
Ia menegaskan pentingnya menjaga keadilan, kepastian hukum, serta melindungi kepentingan masyarakat luas.
“Walaupun persoalan ini bukan kewenangan langsung DPRD, karena BGN berada di bawah pemerintah pusat, aspirasi ini tetap kami catat. DPRD akan menindaklanjuti melalui rapat dengar pendapat bersama dinas terkait,” jelas politisi NasDem itu.
Dengan adanya komitmen DPRD, diharapkan permasalahan ini segera mendapat titik terang agar program gizi nasional dapat berjalan tanpa hambatan dan benar-benar berpihak pada masyarakat.(*)
Penulis : Ayu Fitriana
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.