Menurutnya, partisipasi publik harus menjadi budaya dalam proses pengambilan kebijakan di tingkat desa.
“BPD harus aktif mengawasi setiap penggunaan anggaran desa dan memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat, demokrasi desa tumbuh dari partisipasi masyarakat,” tambahnya.
Politisi Partai Nasdem ini juga mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas kerja BPD.
Platform daring dinilai efektif untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemerintahan desa.
“Kita harus memanfaatkan teknologi untuk memperkuat sistem pelaporan dan memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi desa,” ucapnya.
Sementara itu, Penasehat ABPEDNAS Sulsel, Supriadi Kadir, menyampaikan apresiasinya terhadap dukungan penuh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terhadap pemberdayaan desa.
“Kita hadir untuk memperkuat kemitraan. Pemprov Sulsel sangat peduli terhadap pembangunan desa, tak hanya kepala desa, tapi seluruh perangkat desa termasuk BPD,” katanya.
Ia menyebutkan bahwa respons dan dukungan Wakil Gubernur sangat konkret, terlihat dari berbagai program yang telah berjalan dan membawa banyak desa di Sulsel meraih prestasi nasional.
“Banyak desa di Sulsel yang berhasil karena dukungan yang kuat dari Pemprov. Ini bukti nyata bahwa komitmen bukan sekadar wacana, tapi kerja nyata,” tutup Supriadi.(*)
Penulis : Dwi Ayu Artantiati Putri
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.