“Kami melihat masih banyak sekolah, khususnya di tingkat dasar, yang belum memiliki kesiapan menangani anak ABK karena minimnya pelatihan khusus bagi para guru,” ujarnya.
Ia mengisahkan pengalamannya berdiskusi dengan para guru SD negeri di Makassar yang menyampaikan bahwa mereka menerima anak ABK tanpa memiliki bekal pelatihan khusus.
Hal ini, menurutnya, sangat menyulitkan bagi guru maupun murid.
“Bayangkan, satu kelas berisi 30 murid, ditambah dua hingga tiga anak ABK, dan gurunya tidak punya latar belakang pendidikan khusus, ini tidak adil untuk semua pihak,” ujarnya.
Sebagai langkah nyata, Melinda mengungkapkan bahwa saat ini telah dibangun lima PAUD Negeri di lima kecamatan di Kota Makassar, namun, kelima lembaga tersebut belum beroperasi.
“Keberadaan PAUD Negeri ini adalah bentuk komitmen pemerintah untuk pemerataan akses pendidikan, tetapi tentu kita butuh dukungan semua pihak agar dapat segera difungsikan,” tuturnya.
Ia berharap kolaborasi lintas sektor, termasuk dari pihak swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat, dapat mempercepat operasional PAUD tersebut, demi menyambut anak-anak, termasuk ABK, dalam ruang belajar yang inklusif.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.