PARAPUANG.com, Makassar – Anggota DPRD Kota Makassar, Hj Umiyati turun langsung menyerap aspirasi masyarakat Kelurahan Karuwisi, tepatnya di Jl. Sejiwa No. 11, Kamis, 12 Februari 2026.
Ini merupakan titik ke-4 pada Reses Kedua Masa Sidang Kedua Tahun Anggaran 2025–2026 yang dilakukannya.
Pertemuan itu dihadiri aparat kelurahan, Babinsa, Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pengurus RT/RW, serta ratusan warga yang aktif menyampaikan keluhan lingkungan mereka.
Persoalan drainase menjadi isu paling dominan, warga menilai pekerjaan saluran air di antara RW 05 dan RW 06 belum tuntas, sehingga genangan masih kerap terjadi saat hujan turun.
Kondisi tersebut dinilai mengganggu aktivitas harian sekaligus berpotensi memicu masalah kesehatan.
Keluhan lain datang dari RW 06 terkait kondisi Posyandu, dimana atap bangunan yang rusak dikhawatirkan menghambat pelayanan kesehatan bagi balita dan ibu hamil.
Warga berharap perbaikan segera dilakukan agar fasilitas kesehatan dasar tetap aman dan nyaman digunakan.
Program Urban Farming milik Pemerintah Kota Makassar juga mendapat sorotan.
Masyarakat menilai program tersebut masih baru dan membutuhkan pendampingan teknis agar manfaatnya benar-benar terasa, terutama bagi keluarga yang ingin menambah ketahanan pangan rumah tangga.
Masalah layanan kesehatan turut mencuat.
Banyak warga mengeluhkan kepesertaan BPJS Kesehatan yang tidak aktif akibat sistem desil.
Kondisi ini membuat sebagian masyarakat kurang mampu kesulitan mengakses pengobatan.
Menanggapi aspirasi tersebut, politisi perempuan dari Partai Persatuan Pembangunan itu menyampaikan apresiasi atas partisipasi warga.
Ia berjanji akan menindaklanjuti setiap persoalan secara konkret.
Terkait drainase, Hj. Umiyati berkomitmen berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar untuk mengevaluasi proyek yang belum selesai sekaligus mendorong penganggaran lanjutan.
“Insya Allah nanti akan saya coba koordinasikan ke Dinas terkait, agar ini bisa segera ditindak lanjuti. Bisa bisa direalisasikan,” tuturnya.
Perbaikan Posyandu juga akan didorong masuk skala prioritas, mengingat fasilitas tersebut merupakan garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat.
Soal BPJS nonaktif, ia mengakui keluhan serupa muncul di banyak wilayah, karena itu, persoalan tersebut akan dibawa ke forum pembahasan bersama dinas sosial dan instansi terkait.
“Beberapa hari ini, masyarakat ramai mengadu, kenapa PBI JK BPJS Kesehatan dinonaktifkan. Bukan hanya di Kelurahan Karuwisi tetapi juga di kelurahan lain. Keluhan akan saya coba koordinasikan ke Dinas terkait, karena kami juga di DRPD sangat menyayangkan hal itu,” ujarnya.
Seluruh aspirasi warga, lanjutnya, akan dicatat sebagai laporan resmi reses dan diperjuangkan dalam pembahasan bersama pemerintah kota.
“Kami hadir untuk mendengar dan memperjuangkan. Insya Allah setiap aspirasi akan kami kawal sesuai mekanisme yang ada,” tegasnya. (*)
PENULIS : Risanti
