PARAPUANG.com – Nepal memasuki babak baru sejarah politiknya dengan pelantikan Sushila Karki sebagai Perdana Menteri (PM) sementara pada Jumat malam, 12 September 2025 waktu setempat.
Mantan Ketua Mahkamah Agung itu dipercaya memimpin negara di tengah gelombang protes besar-besaran yang menewaskan sedikitnya 51 orang.
Kesepakatan pengangkatan Sushila Karki lahir dari konsensus antara Presiden Ramchandra Paudel, perwakilan gerakan protes Generasi Z Nepal, serta Panglima Angkatan Darat Jenderal Ashok Raj Sigdel.
Langkah ini menyusul pengunduran diri Perdana Menteri KP Sharma Oli setelah tekanan demonstrasi yang tak pernah terjadi sebelumnya.
Dari Ketua Mahkamah Agung ke Perdana Menteri
Sushila Karki, 73 tahun, bukanlah politisi karier, ia dikenal luas sebagai perempuan pertama yang menjabat Ketua Mahkamah Agung Nepal pada 2016–2017.
Dengan sikap tegas antikorupsi, Karki kerap dipuji sekaligus dikritik, namun reputasinya sebagai hakim jujur membuat namanya mencuat ke dunia politik.
Dorongan publik agar dirinya menjabat PM sementara semakin kuat, terlebih setelah rakyat mendesak perubahan menyusul lemahnya pemerintahan dan maraknya praktik korupsi.
Perannya bahkan dibandingkan dengan Muhammad Yunus di Bangladesh, yang ditunjuk memimpin pemerintahan transisi usai pemberontakan mahasiswa.
Latar Belakang Keluarga dan Pendidikan
Lahir pada 1952 sebagai anak sulung dari tujuh bersaudara di keluarga petani Nepal Timur, Sushila Karki tumbuh dengan nilai kedekatan pada tokoh demokrasi Bishweshwar Prasad Koirala.
Ia menempuh pendidikan tinggi di dalam dan luar negeri, mulai dari gelar Sarjana Seni di Mahendra Morang (1972), Magister Ilmu Politik di Universitas Hindu Banaras, India (1975), hingga Sarjana Hukum di Universitas Tribhuvan, Kathmandu (1978).
Selain aktif di dunia akademik sebagai asisten dosen di Dharan, ia juga membangun praktik hukum di Biratnagar sejak 1979.
Karier Hukum dan Kontroversi
Karier peradilannya dimulai pada 2009 sebagai hakim sementara Mahkamah Agung, sebelum dikukuhkan setahun kemudian.
Pada 2016, ia mencapai puncak jabatan sebagai Ketua Mahkamah Agung.
Meski demikian, Sushila Karki sempat menghadapi mosi pemakzulan pada 2017 dengan tuduhan bias terhadap pejabat antikorupsi.
Proses itu memicu protes publik besar-besaran hingga akhirnya mosi ditarik.
Ia pun kembali menjabat hingga pensiun pada Juni 2017.
Sepanjang masa kepemimpinannya, Karki dikenal dengan keberanian menangani kasus penting, termasuk menjatuhkan vonis terhadap Menteri Informasi dan Komunikasi Jaya Prakash Prasad Gupta dalam perkara korupsi.
Kini, perjalanan panjang Sushila Karki menorehkan sejarah baru.
Dari ruang sidang peradilan, ia melangkah ke kursi tertinggi pemerintahan sementara Nepal di tengah gelombang tuntutan rakyat akan keadilan dan perubahan. (*)
Penulis : Dwi Ayu Artantiati Putri
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.