PARAPUANG.com, Makassar – Penguatan tata kelola Bank Sulselbar menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan bank pembangunan daerah tersebut mampu menjalankan fungsi intermediasi secara sehat, efektif, dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Komitmen itu disampaikan saat menghadiri Serah Terima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja BPK atas efektivitas operasional Bank Sulselbar.
Acara ini berlangsung di Auditorium Lantai 2 Kantor BPK Perwakilan Sulawesi Selatan, Jalan A.P. Pettarani, Makassar, Rabu, 28 Januari 2026.
Fatmawati Rusdi menyampaikan apresiasi atas pemeriksaan kinerja yang dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab.
Pemeriksaan tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan peran strategis Bank Sulselbar sebagai penggerak ekonomi daerah.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada jajaran BPK Perwakilan Sulsel yang telah melaksanakan pemeriksaan ini secara profesional dan penuh tanggung jawab,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Bank Sulselbar memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah daerah.
Peran itu diwujudkan melalui penyaluran kredit produktif, penghimpunan dana masyarakat yang sehat, serta dukungan terhadap sektor-sektor ekonomi lokal.
Pemeriksaan kinerja BPK yang menitikberatkan pada Dana Pihak Ketiga (DPK), penyaluran kredit produktif, serta penguatan keamanan sistem informasi dan ketahanan siber dinilai relevan dengan tantangan perbankan modern. Langkah tersebut menjadi fondasi penting untuk menjaga kepercayaan publik.
“Efektivitas fungsi intermediasi perbankan bukan sekadar ukuran kinerja institusi, tetapi juga cerminan komitmen bank dalam memberikan layanan terbaik,” tegasnya.
Politisi Parta Nasdem itu mendorong Bank Sulselbar terus berinovasi agar layanan keuangan semakin adaptif, aman, dan mudah diakses masyarakat.
Produk perbankan yang relevan dan tersosialisasi luas diyakini akan meningkatkan kenyamanan nasabah.
“Kita membutuhkan inovasi produk yang disosialisasikan secara masif. Nasabah membutuhkan kenyamanan, keamanan, dan efektivitas layanan keuangan,” katanya.
Pengelolaan keuangan yang sehat dan berkelanjutan, lanjutnya, akan memperkuat posisi Bank Sulselbar agar mampu bersaing dan menjadi tuan rumah di daerah sendiri.
“Rekomendasi BPK ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan daya saing Bank Sulselbar,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Selatan, Winner Franky Halomoan Manalu, menjelaskan bahwa pemeriksaan kinerja dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara.
BPK mencatat sejumlah capaian positif Bank Sulselbar, seperti penerapan standar ISO 27001:2022 untuk keamanan informasi, pembentukan Security Operation Center (SOC), keterbukaan informasi produk Dana Pihak Ketiga, serta penerapan konsep three lines of defence dalam penyaluran kredit produktif.
Meski demikian, BPK masih menyoroti perlunya penguatan keamanan sistem informasi, peningkatan efisiensi penghimpunan DPK, serta perbaikan kualitas kredit untuk menjaga profitabilitas dan menekan rasio kredit bermasalah.
BPK merekomendasikan penguatan pengelolaan teknologi informasi, integrasi strategi pendanaan dan penyaluran kredit, serta penetapan kebijakan yang efektif untuk menjaga kualitas aset Bank Sulselbar.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, Sekretaris Daerah Sulsel selaku Komisaris Utama Bank Sulselbar Jufri Rahman, serta Direktur Utama Bank Sulselbar Yulis Suwandi bersama jajaran direksi. (*)
Penulis : Ayu Fitriana
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.