PARAPUANG.com, Makassar – Hj. Umiyati, S.Kom, anggota DPRD Kota Makassar, menggelar reses kedua masa sidang kedua tahun anggaran 2025–2026 di Jalan Angkasa 3 No. 16, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Selasa, 11 Februari 2026.
Agenda ini menjadi titik kedua setelah sebelumnya ia menyapa konstituen di Jalan Paropo 3, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang.
Hj Umiyati menuturkan bahwa salah satu isu yang mencuat yakni keluhan warga yang belum terakomodasi sebagai penerima Program Bantuan Sosial Untuk Rakyat. Padahal, mereka merasa memenuhi kriteria sebagai kelompok rentan.
“Bagi yang termasuk kelompok miskin atau rentan miskin, penting untuk melengkapi data-datanya, koordinasi dengan RT/RW atau kelurahan untuk didaftarkan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos, supaya bisa menjadi penerima bantuan,” jelasnya.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu juga mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, terutama saat musim penghujan.
Saluran drainase yang tersumbat sampah berpotensi memicu banjir dan merugikan warga.
“Budayakanlah gotong-royong untuk membersihkan lingkungan, supaya rapi, elok dipandang, kalau lingkungan bersih masyarakat juga makin sehat,” pesannya.
Perhatian turut diarahkan pada pergaulan anak-anak dan penggunaan media sosial.
Ia meminta orang tua lebih aktif mengawasi aktivitas putra-putrinya agar tidak terjerumus pada hal negatif.
“Saat bersosial media juga, perbanyak menonton atau membaca sesuatu yang bernilai positif, menambah ilmu dan keimanan kita,” tekannya.
Sementara itu, Kamaruddin, salah satu peserta reses menyoroti parkiran semrawut yang memakan badan jalan, khususnya di depan pedagang kaki lima, kondisi tersebut dinilai mengganggu kelancaran lalu lintas.
“Ini perlu segera ditertibkan agar lalu lintas bisa lancar dan saya juga mengusulkan agar di Panaikang ada posyandu induk untuk meningkatkan layanan kesehatan ibu dan anak,” pintanya.
Warga lain turut mengusulkan insentif bagi guru TKA/TPA guna mendukung pendidikan agama.
Selain itu, isu pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan juga menjadi perhatian masyarakat.
Menanggapi berbagai masukan itu, Hj Umiyati menegaskan komitmennya untuk berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai tugasnya di Komisi B DPRD Makassar.
Usulan Posyandu Induk, kata dia, perlu segera dilengkapi secara administratif dan disiapkan lahannya agar masuk dalam perencanaan anggaran Pemkot Makassar.
“Insya Allah semua aspirasi ini warga akan kami kawal berdasarkan mekanisme dan dan skala prioritas, tetapi setiap masukan masyarakat akan menjadi catatan penting bagi kami,” ucapnya.
Terkait isu pemutihan BPJS, ia menjelaskan program tersebut umumnya memiliki persyaratan tertentu.
Pihak kelurahan disarankan mendata warga yang menunggak iuran agar bisa dikoordinasikan dengan Dinas Sosial, khususnya terkait program bantuan iuran.
Kegiatan tersebut juga dihadiri Lurah Panaikang Muthmainnah, SE., MM, Babinsa Amrillah, Bhabinkamtibmas Syamsuddin, sejumlah tokoh masyarakat, Ketua RT/RW. (*)
Penulis : Ayu Fitriana
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.